DPW P.P.S.I JAWA BARAT SUKSES MENGGELAR BIMBINGAN TEKNIS DIGITALISASI PENILAIAN PENJURIAN PENCAK SILAT TRADISI JAWA BARAT SEKALIGUS PELANTIKAN KEJURIAN DPW P.P.S.I JAWA BARAT

Bandung, 9 Agustus 2026. Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pencak Silat Indonesia (DPW)  P.P.S.I Jawa Barat terus mendorong modernisasi tata kelola pencak silat tradisi. Salah satunya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Penilaian dan Penjurian Pencak Silat Tradisi Jawa Barat yang diikuti perwakilan juri dari seluruh DPD P.P.S.I se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme, objektivitas, dan transparansi sistem penilaian pencak silat tradisi di tengah perkembangan teknologi digital.

Bimtek dibuka secara langsung oleh Ketua Umum DPW P.P.S.I H. Dadang Hermansyah, S.E, Ak, M.M., CA., CLA, didampingin jajaran pengurus DPW P.P.S.I Jawa Barat dan Ketua Pelaksana Deden Dinar Mukti, bersama perwakilan dari Balai Pelesatarian Kebudayan (BPK) Jawa Barat dan perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat.

Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan tersebut menunjukkan adanya perhatian dan dukungan terhadap pengembangan pencak silat tradisi, khususnya dalam membangun sistem penjurian yang lebih tertib, terukur, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bimtek diikuti oleh perwakilan juri dari seluruh DPD P.P.S.I se-Jawa Barat. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai aspek kejurian sekaligus praktik penerapan teknologi dalam proses penilaian.

Materi diberikan secara bertahap oleh pengisi materi dari DPW P.P.S.I Jawa Barat yaitu Iwan Gunawan, SE., Deden R Gumilar, SE., sebagai Dewan Hakim dan Entah Supriatna., Agus Suhendra, SH., sebagai Dewan Juri. Dalam pemapraanya ada beberapa tahapan yang menggabungkan pemahaman regulasi, etika profesi juri, praktik penilaian, hingga penggunaan perangkat digital, pada sesi pertama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai materi kejurian, pedoman kejurian, dan kode etik juri. Materi tersebut menjadi landasan bagi para juri untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan proses penilaian. Seorang juri tidak hanya dituntut memahami aspek teknis, tetapi juga harus memiliki integritas, objektivitas, serta mampu menjaga profesionalisme selama menjalankan tugas.

Memasuki sesi kedua, peserta diperkenalkan dengan tata cara pelaksanaan digitalisasi penilaian dan penjurian pencak silat tradisi oleh tim IT dan Digital DPW P.P.S.I Jawa Barat. Dalam sesi ini, para juri mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan perangkat hardware dan software pendukung yang digunakan dalam proses penilaian. Digitalisasi diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses input nilai, pengolahan data, rekapitulasi, hingga dokumentasi hasil penjurian. Penerapan teknologi juga diharapkan dapat memperkecil potensi kesalahan dalam proses pengolahan nilai serta menciptakan sistem penilaian yang lebih cepat, tertib, transparan, dan terdokumentasi. Transformasi tersebut menjadi langkah penting bagi P.P.S.I Jawa Barat untuk membangun sistem penjurian yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang menjadi karakter utama pencak silat.

Selain pemaparan materi, kegiatan Bimtek juga diisi dengan praktik atau peragaan jurus pencak silat oleh para juri. Sesi praktik menjadi bagian penting untuk menyelaraskan pemahaman para juri terhadap aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian. Dengan praktik secara langsung, peserta dapat menguji penerapan pedoman kejurian sekaligus menyamakan persepsi dalam proses penilaian pencak silat tradisi. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi dan diskusi bagi para juri agar standar penilaian dapat diterapkan secara lebih konsisten di berbagai kegiatan dan kompetisi pencak silat tradisi di Jawa Barat.

Rangkaian Bimtek kemudian ditutup oleh Ketua Umum DPW P.P.S.I Jawa Barat H. Dadang Hermansyah, S.E, Ak, M.M., CA., CLA,, didampingi Dewan Penasehat Mayjen TNI (Purn) Prihadi Agus Irianto. Penutupan dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan juri. Prosesi tersebut menjadi penegasan terhadap kesiapan dan tanggung jawab para juri untuk menjalankan tugas secara profesional serta berpedoman pada ketentuan kejurian yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini, DPW P.P.S.I Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang kejurian dan penilaian pencak silat tradisi.

Ketua Umum DPW P.P.S.I Jawa Barat, dalam sambutan penutupan kegiatan ini mengungkapkan “Digitalisasi penilaian bukan sekadar perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi. Lebih dari itu, langkah tersebut diarahkan untuk membangun sistem penjurian yang profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan memiliki rekam data yang lebih baik. Dengan demikian, transformasi digital diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian pencak silat tradisi sekaligus menjawab tantangan penyelenggaraan kegiatan pencak silat di era teknologi. DPW P.P.S.I Jawa Barat terus mendorong agar kemajuan teknologi berjalan beriringan dengan pelestarian nilai, tradisi, budaya, dan jati diri pencak silat Jawa Barat”. Ucapnya.

Salam P.P.S.I., Budi – Bakti – Sakti.
Bidang Digital Sosial Media Planer DPW P.P.S.I Jawa Barat || #CS979

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

REKOMENDASI TAYANGAN