KOTA BANDUNG — Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pencak Silat Indonesia (DPW PPSI) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW–DPD PPSI Jawa Barat sekaligus Refleksi Satu Tahun Kepengurusan DPW PPSI Jawa Barat, Selasa, 25 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Yudhawastu Pramukha, Mako Pussenif TNI AD, Jalan Supratman No. 60, Cihapit, Kota Bandung, tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama satu tahun sekaligus menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pencak silat tradisi di Jawa Barat.

Rakorwil diikuti sebanyak 65 peserta, terdiri atas jajaran pengurus DPW PPSI Jawa Barat, perwakilan DPD PPSI dari berbagai kabupaten/kota, unsur Dewan Pembina dan Dewan Penasihat serta sejumlah undangan terkait.

Sejumlah DPD yang hadir antara lain Kota Banjar, Kota Majalengka, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kota Bogor.

Refleksi Satu Tahun Kepengurusan

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan yang dipandu oleh Serda Nakaya dari Satuan Pussenif TNI AD. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Ustadz Sonny Supriatna, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPSI Jawa Barat yang didirigeni oleh Serda Aninda dari Pussenif TNI AD.

Selanjutnya, Sekretaris Umum DPW PPSI Jawa Barat, Deden Dinar Mukti, menyampaikan sambutan panitia sekaligus mengantarkan rangkaian kegiatan refleksi dan koordinasi organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PPSI Jawa Barat, H. Dadang Hermansyah, S.E., Ak., M.M., CA., CLA, memaparkan perjalanan kegiatan DPW PPSI Jawa Barat selama satu tahun masa kepengurusan.

Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi organisasi, sekaligus memperlihatkan berbagai langkah yang telah dilakukan DPW dalam memperkuat koordinasi dengan DPD, membangun pembinaan, mengembangkan kegiatan pasanggiri, memperkuat eksistensi paguron serta mendorong pencak silat tradisi agar semakin dikenal dan memiliki daya saing.

H. Dadang Hermansyah juga kembali menegaskan arah besar organisasi melalui visi:

“Terwujudnya Pencak Silat Tradisi Jawa Barat yang Lestari, Berdaya Saing Global, dan Berbasis Digital Menuju Masyarakat Budaya yang Istimewa.”

Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah agenda strategis, antara lain digitalisasi arsip dan data pencak silat, transformasi pembinaan melalui media digital, pelestarian tradisi, pemberdayaan paguron, serta penyelenggaraan event dan kompetisi yang lebih terarah dan transparan.

Digitalisasi diarahkan untuk membangun basis data mengenai jurus, sejarah dan paguron pencak silat di seluruh Jawa Barat. Di sisi lain, pemanfaatan platform digital juga didorong untuk mendukung promosi, edukasi, komunikasi organisasi hingga manajemen pembinaan.

Namun, transformasi tersebut tetap ditempatkan dalam koridor pelestarian. Nilai-nilai luhur, filosofi, kaidah dan karakter pencak silat tradisi tetap menjadi fondasi utama.

“Team Work Makes The Dream Work”

Tidak hanya berbicara mengenai program kerja, Ketua DPW PPSI Jawa Barat juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta mengenai pentingnya kekuatan tim dalam membangun organisasi.

Pesan yang diangkat adalah : “Team Work Makes The Dream Work.”

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa cita-cita besar organisasi tidak dapat diwujudkan secara individual. Dibutuhkan kerja bersama, rasa memiliki, solidaritas, komunikasi serta komitmen seluruh jajaran dari tingkat wilayah hingga daerah.

Menurut semangat yang dibangun dalam forum tersebut, struktur organisasi tidak boleh hanya menjadi susunan kepengurusan di atas kertas. Setiap pengurus harus mampu mengambil peran, menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkan amanah sesuai fungsi masing-masing.

Pesilat Berkarakter Menjadi Fondasi

Rangkaian pembukaan kemudian ditutup dengan arahan dari Dewan Penasihat DPW PPSI Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn) Prihadi Agus Irianto, yang mengangkat tema “Pesilat yang Berkarakter.”

Dalam paparannya, karakter seorang pesilat tidak hanya dibangun melalui kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga melalui kemampuan memahami, berpikir, beradaptasi serta mengambil keputusan.

Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain cepat memahami dan mencerdaskan, standar kemampuan bidang pengetahuan, standar kemampuan keterampilan teknik, inovasi dan improvisasi, serta standar kemampuan keterampilan taktis.

Pesan tersebut mempertegas bahwa pencak silat tradisi harus mampu melahirkan insan yang tidak hanya terampil secara teknik, tetapi juga memiliki pengetahuan, karakter, disiplin dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.

Konsolidasi Menjadi Kekuatan Organisasi

Memasuki agenda Rakorwil, penguatan organisasi dan masa depan pencak silat tradisional menjadi pembahasan utama.

Forum ini tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi. Lebih dari itu, Rakorwil menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, mengevaluasi perjalanan organisasi, menyerap aspirasi daerah, menyelaraskan program kerja serta merumuskan arah kebijakan PPSI Jawa Barat ke depan.

Ketua DPW PPSI Jawa Barat menekankan bahwa soliditas merupakan salah satu modal utama dalam membangun organisasi yang kuat. Organisasi sebesar PPSI Jawa Barat membutuhkan kepengurusan yang tidak hanya lengkap secara struktur, tetapi juga aktif, solid dan memiliki komitmen terhadap visi serta misi organisasi.

Karena itu, komunikasi antara DPW dan DPD perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara searah. Dalam Rakorwil juga dibahas mengenai penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dengan tetap menunggu serta menyesuaikan keputusan DPP PPSI. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan organisasi berjalan dalam satu garis koordinasi.

Pembahasan mengenai kemungkinan rangkap jabatan juga menjadi bagian dari forum, dengan prinsip bahwa setiap pengurus tetap harus mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan tugas serta amanah yang diberikan.

KTA PPSI Menuju Sistem Pendataan yang Lebih Modern

Salah satu agenda yang mendapat perhatian serius adalah Kartu Tanda Anggota (KTA) PPSI.

KTA diposisikan sebagai identitas resmi anggota PPSI yang dikeluarkan oleh DPP. Namun, fungsi KTA ke depan diharapkan tidak berhenti sebagai kartu identitas semata. Lebih jauh, KTA diarahkan menjadi bagian dari sistem pendataan organisasi yang lebih modern, akurat dan terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, organisasi diharapkan dapat mengetahui identitas pesilat, asal paguron serta wilayah kabupaten/kota tempat anggota berada. Pendataan yang lebih tertib juga dapat menjadi dasar bagi organisasi dalam menyusun kebijakan pembinaan, regenerasi, penyelenggaraan kegiatan maupun pengembangan potensi pesilat di berbagai daerah.

Dalam pembahasan Rakorwil, bahkan muncul usulan agar KTA dapat menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti kejuaraan atau pasanggiri di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, KTA lama untuk sementara masih tetap berlaku. Sementara proses pembaruan data dan registrasi melalui sistem berbasis web terus didorong agar segera dilaksanakan.

PPSI juga menegaskan bahwa KTA merupakan identitas organisasi dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan politik maupun kepentingan lain di luar organisasi.

Digitalisasi Bukan Lagi Pilihan

Perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan yang tidak dapat dihindari oleh organisasi.

Karena itu, digitalisasi organisasi ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembenahan tata kelola PPSI Jawa Barat. Sekretaris DPW PPSI Jawa Barat menyampaikan pentingnya organisasi mengikuti perkembangan teknologi untuk mempercepat komunikasi, memperbaiki sistem administrasi dan membangun basis data yang lebih terintegrasi.

Transformasi digital diharapkan mampu membuat organisasi menjadi lebih cepat, transparan dan efisien tanpa menghilangkan karakter tradisional yang menjadi jati diri PPSI. Dengan demikian, modernisasi tidak dimaknai sebagai upaya meninggalkan tradisi, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat pelestarian tradisi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Menuju Standar Pasanggiri yang Lebih Terarah

Agenda penting lainnya adalah pembahasan mengenai Peraturan Organisasi (PO) tentang pasanggiri dan kejuaraan. Forum membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari kategori usia, durasi penampilan, tata tertib, sistem penilaian hingga perangkat pasanggiri.

Kategori usia yang menjadi pembahasan meliputi anak usia 6–12 tahun, remaja usia 13–17 tahun dan dewasa usia 18–25 tahun, yang diusulkan menjadi salah satu acuan persyaratan peserta pasanggiri.

Pembahasan tersebut menunjukkan keseriusan PPSI Jawa Barat dalam membangun sistem pasanggiri yang memiliki standar, terukur dan dapat diterapkan secara lebih konsisten di berbagai daerah.

Menjaga Pakem, Membuka Ruang Kreativitas

Rakorwil juga membahas teknis penampilan, termasuk ketentuan Tepak II dan Paleredan. Hitungan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keteraturan penampilan, dengan ketentuan yang disesuaikan antara kategori tunggal dan rampak.

Gerakan otomatis tidak diperkenankan dalam kategori pasanggiri sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara penggunaan unsur tersebut dapat dipertimbangkan apabila kegiatan dikategorikan sebagai festival.

Pembahasan ini memperlihatkan upaya PPSI untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian pakem tradisi dan ruang kreativitas. Tradisi tetap harus memiliki batas, karakter dan aturan yang jelas. Namun, tradisi juga perlu memiliki ruang untuk berkembang agar tetap relevan dengan generasi masa kini.

Profesionalisme Perangkat Pasanggiri

Profesionalisme perangkat pasanggiri juga menjadi salah satu perhatian penting. Dalam pembahasan disebutkan bahwa dewan juri dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada dewan hakim maupun ketua pasanggiri apabila diperlukan.

Namun, keputusan akhir tetap berada pada dewan hakim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga transparansi sekaligus ketertiban penyelenggaraan, hasil penilaian diumumkan setelah kategori yang dipertandingkan selesai, dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan sesuai peraturan.

Sistem tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi peserta sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pasanggiri PPSI di Jawa Barat.

Satu Tahun Berjalan, Satu Arah Dikuatkan

Rakorwil DPW–DPD PPSI Jawa Barat 2026 sekaligus Refleksi Satu Tahun Kepengurusan pada akhirnya bukan sekadar forum evaluasi administratif.

Di balik pembahasan mengenai KTA, AD/ART, digitalisasi, pasanggiri dan sistem penilaian, tersimpan agenda yang jauh lebih besar: membangun organisasi yang mampu menjadi rumah bagi keberlangsungan pencak silat tradisi Jawa Barat.

Paguron membutuhkan organisasi yang tertata. Pesilat membutuhkan pembinaan yang jelas. Pasanggiri membutuhkan aturan yang adil. Sementara organisasi membutuhkan data yang akurat, administrasi yang tertib dan komunikasi yang cepat.

Seluruh kebutuhan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila DPW dan DPD bergerak dalam satu irama. Rakorwil menjadi ruang untuk menyatukan suara, memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah.

Dari Gedung Graha Yudhawastu Pramukha, tersampaikan satu pesan kuat: PPSI Jawa Barat harus semakin solid, semakin tertib dan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan akar tradisi pencak silat yang menjadi jati dirinya.

Sebab, menjaga pencak silat tidak hanya berarti mempertahankan jurus, gerakan dan pakem tradisi.

Menjaga pencak silat berarti menjaga warisan budaya, membangun organisasi yang kuat, mengawal regenerasi, memperkuat paguron dan memastikan nilai-nilai luhur pencak silat tetap hidup dari generasi sekarang hingga generasi yang akan datang.

Dengan semangat konsolidasi, kolaborasi dan transformasi digital, satu tahun perjalanan kepengurusan DPW PPSI Jawa Barat menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh—merawat tradisi, memperkuat organisasi dan membawa pencak silat tradisi Jawa Barat menuju panggung yang lebih luas tanpa kehilangan jati diri.

Salam P.P.S.I., Budi – Bakti – Sakti.
Bidang Digital Sosial Media Planer DPW P.P.S.I Jawa Barat || #CS979